AIPD-Pemkab Pertajam Program

KM Parapi: Australian-Indonesia Partnership for Decentralization (AIPD), Senin (21/7), menggelar   rapat koordinasi (Rakor) program dengan sejumlah SKPD terkait yang menjadi mitra kerjanya di Kabupaten Bima.   Rakor  dihelat di aula Bappeda Kabupaten Bima. Saat itu,  26 SKPD diundang ikut serta membahas program yang dilaksanakan kurun waktu tahun 2014 itu.

        Kepala Bappeda Kabupaten Bima, Ir Indra Jaya,    mengatakan, beberapa hal telah dicapai, namun masih ada aspek-aspek yang perlu dibenahi.  Masalah aset misalnya, pengelolaan antarinstansi masih belum selaras. Satu di antara kendala adalah selisih data aset di SKPD terkait pengelola aset seperti Bagian Umum dan Perlengkapan dan Dinas Pendapatan serta Bagian Keuangan.

Dikatakannya, aspek lain yang perlu menjadi perhatian bersama adalah pentingnya kualitas pemantauan  kegiatan. Bappeda diharapkan berperan aktif, karena sesuai Peraturan Pemerintah, merupakan unit kerja yang memiliki kewenangan untuk melakukan memantau dan mengevaluasi pembangunan.

“PP ini mengamanatkan agar pengendalian dan pemantauan pembangunan dapat lebih efektif,”  katanya dalam persenyataan pers seperti dikutip Kabag Humas dan Protokol Setda, M Chandra Kusuma, AP, Selasa.

Berkaitan dengan Rakor dan hubungannya dengan kemitraan AIPD, Indra  mengharapkan bila program AIPD ingin jauh lebih baik, maka koordinasi dengan Bappeda menjadi salahsatu faktor kunci yang harus dikedepankan.
       Bupati Bima yang diwakili Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda,  Putarman, SE,  mengatakan, sejauh ini bantuan luar negeri melalui GTZ, Plan International, maupun lembaga donor lainnya  berkontribusi nyata bagi masyarakat. Oleh karena itu, perlu  ditinjau apa yang telah dihasilkan dalam kerangka kerjasama tersebut.
     Putarman  menguraikan, kerjasama Ausaid Australia telah lama terlibat dalam pengembangan kapasitas, melalui AIPD maupun ACCESS yang meskipun telah berakhir,  namun meninggalkan sejumlah karya. Misalnya, saat ini ada 48 desa binaan ACCESS yang telah menyusun RPJMDes. Demikian halnya pelibatan perempuan dalam proses perencanaan pembangunan.
     “Sehubungan dengan dukungan ini, pemerintah memberikan apresiasi yang luar biasa kepada AIPD, namun demikian masih banyak tugas bersama yang harus diselesaikan. Bagi Tim AIPD  penting untuk dibahas, aspek mana yang harus kita tuntaskan,” ujarnya.
     Disamping itu, dukungan SKPD terkait harus ditingkatkan, karena hal ini merupakan indikator keberhasilan program AIPD.
     District Officer AIPD Bima, Umar, SH yang memaparkan progres kemitraan kedua belah pihak mengungkapkan, dalam pelaksanaan program dan kegiatan AIPD di Indonesia, terdapat perubahan mendasar yang mengharuskan adanya beberapa penyesuaian sesuai tuntutan kebijakan pemerintah Australia.
     Terhitung 1 Juli 2014, kontrak dengan beberapa mitra pelaksana kegiatan seperti CATI dan JPIP dihentikan, karena sesuai hasil evaluasi AIPD Indonesia, belum mampu memenuhi harapan. Pola yang akan dikembangkan adalah satu sistem baru hingga tahun 2020 mendatang.
       Berdasarkan hasil evaluasi, beberapa Program AIPD di Kabupaten Bima telah mencapai target. Progres dukungan bidang pelayanan informasi melalui pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi (PPID) di kabupaten Bima mencapai hasil yang luar biasa dengan keberhasilan meraih dua penghargaan pelayanan informasi tahun 2013 lalu.

   Memasuki tahun 2014, dukungan pelayanan informasi publik difokuskan pada unit-unit layanan bidang kesehatan dan pendidikan, untuk maksud tersebut, Puskesmas dan Sekolah akan mendapatkan pendampingan dan memiliki PPID unit pelayanan informasi.

Soal aset juga menjadi prioritas dukungan, katanya, AIPD masih menunggu hasil audit BPK apakah kegiatan penatausahaan aset yang dilakukan di Kabupaten Bima mencapai hasil yang diharapkan atau tidak.
    Umar menelaah hasil pemantauan dan pengevaluasian penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM) selama kurun waktu 2011 sampai 2013. Dari catatan yang yang dikumpulkan, masih ada beberapa SKPD yang belum memenuhi standar SPM. Namun,   ada kemajuan yang telah dicapai. Kalau sebelumnya tingkat capaian maksimum berada pada kisaran 60 persen, setelah pendampingan mencapai 180 persen.
      Demikian halnya Dinas Kesehatan dan Dinas Dikpora, progres dalam pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP) luarbiasa dengan beragam SOP seperti pelayanan medis, pertolongan darurat , persalinan, dan lainnya. (BM)