Proyeksi Pendapatan APBD-P Naik Rp38 M

KM Parapi: Bupati Bima, Drs H Syafrudin HM Nur, MPd, menyampaikan penjelasan  terhadap  Pengajuan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA)  dan prioritas  dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan  (PPAS-P)  2014, Senin (11/8) lalu, di DPRD Kabupaten Bima. 

Bupati menyampaikan,  untuk  mendukung pembangunan, peran dan fungsi APBD sangat strategis sebagai sarana untuk mendorong dan menumbuhkembangkan kegiatan sosial- ekonomi masyarakat. Perubahan kebijakan belanja diarahkan untuk merespons tuntutan kebutuhan masyarakat yang mendesak khususnya infrastruktur,  sarana pemerintahan dan peningkatan pelayanan di bidang pendidikan dan kesehatan. 

Skala prioritas pembangunan tidak ada perubahan, hanya penajaman beberapa program prioritas melalui penambahan plafon anggaran pada beberapa SKPD yang dinilai mendesak  untuk mensyukseskan tercapaianya sasaran pembangunan tahun 2014.

Bupati menjelaskan, target pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp1,17 triliun, meningkat Rp38 miliar atau sebesar 3,35 persen dari APBD sebelum APBD perubahan sebesar Rp1,13 triliun.  Dari jumlah ini, Pendapatan Asli Daerah, dana perimbangan, dan lain pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp96,81 miliar atau menurun sebesar Rp9,39 miliar target sebelum perubahan sebesar    Rp106,15 miliar. 

Untuk dana perimbangan direncanakan sebesar Rp895.42 miliar naik   sebesar Rp853.1 juta dibandingkan APBD sebelum perubahan sebesar Rp894.5 miliar.  Hal ini diisebabkan peningkatan dana bagi hasil bukan pajak.   Lain-lain pendapatan daerah yang sah direncanakan sebesar Rp183.18 miliar, naik Rp46.55 miliar  atau 34,08 persen  dari target sebelum perubahan sebesar Rp136.62 miliar. 

Begitu pula terkait dengan belanja daerah direncanakan sebesar Rp1.22 triliun, naik sebesar Rp53.44 miliar atau 4,56 persen dari APBD sebelum perubahan sebesar Rp1.17 triliun. 

Ditambahkannya, proyeksi belanja akan diarahkan pada belanja tidak langsung mencakup belanja pegawai, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan pemerintahan desa, dan belanja tidak terduga. Belanja tidak langsung direncanakan sebesar Rp753.31 miliar, naik sebesar Rp35.76 miliar atau  4,98 persen dari APBD sebelum perubahan sebesar Rp717.55 miliar. 

Diakuinya, kenaikan ini terjadi pada belanja pegawai dengan adanya perubahan aturan iuran wajib Pemda untuk Askes/BPJS  dan penganggaran kembali kekurangan sertifikasi guru tahun 2013, tambahan tunjangan sertifikasi guru 2014, insentif Dokter dan anggaran gaji DPRD Kabupaten Bima akibat penambahan jumlah kursi Dewan.

“Belanja hibah direncanakan meningkat untuk mendukung penyelenggaraan Politeknik program luar domisili Universitas Mataram sebagai cikal- bakal Politeknik Negeri Bima,” katanya seperti dikutip Kabag Humas dan Protokol
M Chandra Kusuma, AP, dalam pernyataan pers, Selasa.

Adapun pos belanja tidak terduga direncanakan meningkat untuk mengantisipasi kejadian bencana dan konflik sosial maupun kegiatan mendesak lainya. Selain itu, pada belanja langsung direncanakan sebesar  Rp472.90 miliar atau naik Rp17.69 miliar dari anggaran sebelum perubahan sebesar Rp455.21 miliar. Meningkatnya belanja langsung antara lain disebabkan kegiatan lanjutan tahun 2013 dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran lanjutan yang bersumber dari sisa dana alokasi khusus maupun dana alokasi umum, meningkatnya jumlah program/kegiatan pembangunan fisik maunpun nonfisik pada beberapa SKPD.

Mengenai penerimaan pembiayaan yang berubah  adalah sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu sebesar Rp55.69 miliar atau naik sebesar Rp15.37 miliar dibandingkan anggaran sebelum perubahan sebesar Rp40.31 miliar.  Pengeluaran pembiayaan tidak berubah dibandingkan APBD sebelum perubahan sebesar Rp4.89 miliar. (HB)