KM Parapi: Fasilitator Y-Consultacy, Slamet,
mengatakan luas wilayah Kabupaten Bima dengan 18 kecamatan membutuhkan
penanganan yang seksama dalam menangani masalah sanitasi.
Dalam urusan persampahan, Slamet
mengusulkan agar Pemerintah Daerah secepatnya membuat lembaga yang menangani
masalah sampah misalnya UPTD yang bernaung di bawah Dinas Pekerjaan Umum,
karena Kabupaten Bima tidak memiliki SKPD Persampahan.
UPTD ini selanjutnya akan
menangani sampah-sampah yang ada pada kecamatan sebelum diangkut ke TPA. “Di
sini sampah akan dipisahkan berdasarkan jenisnya,” jelasnya saat pertemuan
perdana (Kick Off Meeting) Program Percepatan Sanitasi Pemkab
Bima yang difasilitasi Y-Consultacy di
aula kantor Pemkab Bima, Sabtu (10/5)
lalu.
Langkah selanjutnya, menurut
Slamet, memberdayakan transportasi
tradisional seperti benhur sebagai alat pengangkut sampah dari kecamatan ke
TPA. Selain hemat biaya transportasi ini juga akan mendukung pelestarian budaya
asli Bima.
Dikatakannya, masalah limbah yang
dihasilkan oleh warga Kabupaten Bima kurang lebih 447 ribu/hari membutuhkan
penanganan serius. Untuk itu, menginisiasi Pemerintah Kabupaten Bima agar
membuat master plan yang akan dilaksanakan secara bersama oleh Pokja AMPL.
Demikian halnya dengan Drainase harus menjadi perhatian pemerintah. (BM)
Posting Komentar