KM
Parapi: Akhirnya, H.
Syafrudin HM. Nur, dilantik menjadi Bupati Bima masa bakti 2014 -2015, Rabu
(19/2) lalu. Penetapan itu berdasarkan
Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI. Gubernur Nusa Tenggara
Barat, HM. Zainul Majdi, melantik pria
kelahiran Kecamatan Bolo itu di Paruga Nae, kecamatan setempat.
Gubernur NTB
mengatakan selama tiga tahun menjabat
sebagai Wakil Bupati, paling tidak bisa
menjadi modal dalam pembangunan daerah. Dia melihat ada kesungguhan dalam
bekerja dan semoga bisa menjadi modal
dalam pemimpin Kabupaten Bima selama 1,5 tahun ke depan.
Gubernur juga
mengingatkan agar menyusun program
pembangunan dan merangkul seluruh elemen masyarakat. Tanpa kerjasama dengan
seluruh masyarakat pembangunan sulit untuk dilakukan. Pelantikan Bupati baru
diharapkan memberi warna baru bagi perubahan Kabupaten Bima, megakomodir
seluruh elemen mayarakat untuk meningkatkan pembangunan sumberdaya manusia dan
sumberdaya alam.
Menurutnya, kesuksesan Kepala Daerah dalam pembangunan tidak hanya dilihat dari
kemegahan gedung, tetapi harus dibarengi
sumberdaya manusia yang mapan. “Saya berharap mampu menjaga stabilitas
Bima tetap aman dan damai selama menjalankan roda kepemerintahan,” harapnya.
Dikatakannya, di Provinsi NTB, Bima adalah salahsatu daerah
yang memiliki kekayaan alam dan budaya yang begitu luarbiasa. Modal itu mesti
maksimal dikembangkan, bahkan menjadi daerah bersejarah. Bima sudah banyak
menciptakan generasi cerdas yang menempati posisi strategis di negeri ini.
Tamu yang terlihat adalah Hakim Konstitusi, Dr. Anwar Usman,
anggota DPR RI Dapil NTB, Dr. Abdurahman Abdullah, Ketua DPRD NTB dan jajaran,
beberapa Bupati dan Wali Kota di NTB.
Sayangnya, ada sedikit insiden yang mewarnai prosesi
pelantikan itu. Sejumlah Kepala Desa (Kades) yang tidak mendapatkan kursi, marah
dan memaksa masuk. Mereka diseret oleh Sat Pol PP dan petugas keamanan. Seorang
Kades sempat dipukul.
Awalnya, sejumlah Kades yang mengenakan
seragam putih hendak masuk ke tempat undangan bagian atas. Namun, karena penuh
sempat diarahkan ke kursi samping Paruga Nae. Hanya saja menolak.
Saat Gubernur dan rombongan masuk, para
Kades pun hendak masuk dan dihalangi panitia. Kericuhan pun terjadi,
namun tidak berlangsung lama.
Kericuhan terjadi, sebelum Ketua DPRD membuka sidang
paripurna. Saling tunjuk sempat terjadi antara Kades dengan panitia. Melihat
peristiwa ini, petugas keamanan khususnya Sat Pol PP bertindak dan menyeret para Kades keluar dari tempat pelantikan.
Kades memaksa
bertemu Gubernur NTB untuk mengadukan tindakan panitia. Tetapi, niat
mereka diredam oleh Kapolres Bima AKBP
IGPG Ekawana Prasta, S.IK SH. Tidak puas sampai di situ, para Kades ini lantas
mengadukan ke Ketua DPRD.
Kepala Bagian (Kabag) Umum Setwan, Muslimin, S.Sos, yang ditemui
sebelumnya mengaku tidak menolak Kades
masuk. Pihaknya tidak mengizinkan lantaran kapasitas kursi di bagian dalam
sudah penuh.
Dijelaskannya, tamu yang diundang sekitar 3.500 orang
baik dari pusat hingga daerah. Sebelumnya, sudah melakukan survai kapasitas
tempat. “Kalau di atas hanya muat 600,” terangnya.
Ditambahkannya, pada undangan tersebut sudah diberikan
masing-masing kode dan undangan yang diarahkan sesuai dengan kapasitas orang. (BM)
Posting Komentar