Rakor Integrasi Program Ketahanan Pangan Digelar

KM Parapi: Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kabupaten Bima bekerja sama dengan Badan Ketahanan Pangan Pemerintah Provinsi NTB,  Rabu, menggelar pertemuan. Pertemuan koordinasi dan integrasi berkaitan dengan program pembangunan ketahanan  pangan serta kebijakan pembangunan ketahanan pangan itu dilakukan di ruang rapat Bupati Bima. 

Kepala  BKP kabupaten Bima, Ir. Muhammad Tayeb, memaparkan kegiatan itu untuk menyamakan persepsi terkait dengan program ketahanan pangan di NTB. Bagi kabupaten Bima,  pertemuan ini penting karena merupakan salahsatu  lumbung padi terbesar di NTB,  apalagi dalam kurun beberapa tahun   mengalami surplus beras dan dipasarkan hingga ke NTT.  

“Hal ini  turut mendorong peningkatan pendapatan masyarakat yang berarti dari hasil produksi pangan,” terang Tayeb seperti dikutip
Kabag Humas dan  Protokol Setda, Drs. Aris Gunawan, Rabu malam, dalam pernyataan pers.

Ditilik dari pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) bidang pangan,  pada tahun2013 pencapaian produksi beras Kabupaten Bima  naik signifikan sehingga turut mendongkrak pendapatan petani sekitar 265,83 persen. Tahun 2013, harga beras  per kilogram mencapai Rp7.250  dan pada tahun 2014  menjadi Rp8.000.

Tayeb berharap  pertemuan koordinasi itu dapat meningkatkan upaya pencapaian target produksi pangan, khususnya  komoditi beras.

Kepala BKP Provinsi NTB, Ir. Hj. Hartina, MM, mengatakan, visi pembangunan bidang pangan di NTB yaitu terwujudnya ketahanan pangan menuju masyarakat NTB yang sejahtera. Visi ini dijabarkan dalam misi, yakni peningkatan ketersediaan dan kewaspadaan pangan, meningkatkan kestabilan harga pangan, meningkatkan kelancaran pelayanan dan kualitas sumberdaya aparatur.

Dikatakannya, dalam RPJMD tahun 2014-2018 tahapan yang disiapkan yaitu memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pada peningkatan produksi dan daya saing perekonomian. Hal ini untuk menjamin ketersediaan pangan sehingga meningkatkan kemampuan para petani dan secara kelembagaan dapat menjamin ketersediaan pangan sehingga terwujudnya efisiensi dan efektivitas dalam proses produksi pangan. 

Pada tingkat NTB, ujar  Hartina, target indikator yang dicapai dalam terwujudnya ketahanan pangan menuju masyarakat NTB yang sejahtera. Di antaranya ketersediaan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat, keterjangkauan ketahanan pangan dalam hal ini pendistribusian lembaga pangan masyarakat serta distribusi lembaga pangan masyarakat dan konsumsi pangan dan gizi dalam hal ini penganekaragaman konsumsi pangan.

Isu strategis dalam kerangka stategis pembangunan ketahanan pangan NTB yaitu masih rendahnya daerah rentan akan pangan dan gizi, distribusi dan keterjangkauan pangan belum merata. Aspek lainnya yang perlu dibenahi adalah pola konsumsi pangan masyarakat belum sesuai harapan, tingginya tuntutan pasar global dan internasional dalam penerapan standar mutu dan keamanan pangan segar serta belum optimalnya kinerja DKP.

Ditambahkannya, bila dilihat dari kumulatif arus komoditas pangan keluar dari Provinsi NTB mulai tahun 2011hingga Februari 2014 rata-rata (ton) tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 10.317,5 dari tahun 2013 hanya mencapai 6.425,3 rata-rata per ton. (BM)