LPPD Kabupaten Bima Dievaluasi

KM Parapi: Bagian Adminstrasi Pemerintahan Setda Kabupaten Bima bekerja sama dengan Inspektorat Provinsi NTB mengadakan kegiatan Evaluasi Laporan Penyelenggaran Pemerintah Daerah (LPPD). Evaluasi diikuti 37 peserta dan dihelat di aula BP4K, Selasa (10/6) lalu. 

Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Drs Masykur, MM, menjelaskan, LPPD bentuk pertanggungjawaban kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah selama satu tahun anggaran yang diukur dari Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) dan akumulasi dampak berdasarkan indikator kinerja. Evaluasi sangat penting dan strategis untuk mengetahui tingkat keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Saat pelaksanaan LPPD Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang  wajib dipenuhi oleh setiap SKPD.

Diakuinya, Pemkab telah berupaya maksimal meningkatkan kualitas LPPD dan mengatasi masalah. Memang beberapa hal masih terus diatasi, seperti indikator Ruang Terbuka Hijau (RTH), ini muncul seiring pemindahan ibukota Kabupaten Bima ke Kecamatan Woha yang sampai dengan saat ini terus berjalan serta indikator penanganan sampah.

Terhadap timbal-balik dari penyelenggaraan evaluasi kinerja pemerintah daerah,  Masykur berharap pemerintah dapat memberikan rekomendasi yang memadai dalam perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada aspek materi maupun substansi, sehingga tidak hanya terpaku pada peringkat daerah yang setiap saat dapat bergeser.

“Semua pimpinan SKPD diharapkan memenuhi semua data yang dibutuhkan tim evaluasi, melalui koordinasi Bagian Administrasi Pemerintahan,” ujarnya mewakili Bupati Bima seperti dikutip Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda, M Chandra Kusuma,  AP, dalam pernyataan pers, Rabu.

Kasubag Pemerintahan Umum, Muhammad Salahudin, S.IP, MSi, menjelaskan berbagai upaya dilaksanakan oleh Pemkab Bima dalam meningkatkan kualitas LPPD. Tim penyusun LPPD Kabupaten Bima melaksanakan upaya-upaya, seperti pelatihan penyusunan LPPD kepada seluruh SKPD yang difasilitasi oleh AIPD yang dilaksanakan pada tanggal 11 dan 12 Februari 2014.

Selain itu, dalam dua tahun terakhir dilakukan penyajian model LPPD SKPD, sehingga memudahkan SKPD dalam menyampaikan data yang dibutuhkan.

Kepala Inspektorat Provinsi NTB, Made Widharta, mengatakan hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah tahun 2010 yang dilaporkan pada tahun 2011, dari 300 lebih Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, Kabupaten Bima berhasil dan mendapat peringkat 177. Tahun 2011 yang dilaporkan pada tahun 2012 peringkat penilaian LPPD Kabupaten Bima  naik menjadi 156. Pada evaluasi tahun 2013, Kabupaten Bima meningkat pada posisi keempat.  (BM)