‘Teori Lampu’ untuk Awasi APBD

KM Parapi: ‘Teori Lampu’ soal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disampaikan Akademisi IAIN Mataram,  Dr. Kadri. Dia mengungkapkannya saat pelatihan peningkatan kapasitas jurnalis dalam pemberitaan isu anggaran yang ramah pembaca di hotel Marina, pekan lalu. 

Kadri menganalogikan  APBD yang setiap tahun dibahas oleh pihak legislatif dan eksekutif itu ibarat pasangan muda yang sedang berpacaran, namun dibiarkan berada dalam satu ruangan. Jika tanpa lampu atau penerangan memadai, pasangan itu akan berbuat sesuka hatinya, melanggar segala norma tanpa rasa malu. 

katanya, akan berbeda halnya ketika berada dalam ruangan terbuka dengan lampu penerangan memadai. Mereka akan lebih berhati-hati berbuat tidak senonoh atau melanggar norma. Misalnya, tidak meraba-raba atau berpelukan dan berciuman.

Dalam kondisi seperti itu, kata pria energik kelahiran Bima ini, media massa dan kelompok kritis memainkan peranannya untuk  mengawasi dan ‘membedah’ aspek luar-dalam APBD sedetail mungkin agar menjamin transparansi.

Diingatkannya, rincian  atau detail APBD bukan lagi barang eksklusif. Ia bisa diakses luas karena milik publik. Undang-Undang Kebebasan Informasi Publik (KIP) mengakomodirnya untuk masyarakat. KIP merupakan modal bagi para jurnalis mengoptimalkan pengawasan sesuai standar yang telah ditetapkan. 

Pelatihan itu diikuti puluhan jurnalis dari Bima dan Dompu. Tidak ditekankan mengenai peliputan isu anggaran, wawasan jurnalistik umum lainnya juga disampaikan oleh narasumber dari Jakarta. (BM)