Supervisi Penerapan SPM Digelar

KM Parapi: Kegiatan Supervisi Standar Pelayanan Minimum (SPM) Provinsi NTB di Kabupaten Bima digelar selama dua hari, mulai tanggal 24-25 Februari 2014 di aula hotel Mutmainah Kota Bima. Kegiatan itu didukung AIPD.

Perwakilan Lembaga Penelitian dan Pengembangan  Masyarakat Universitas Brawijaya (LPPM-UB) Malang, Buyung Nasution,  S.S, menjelaskan birokrasi  pada era otonomi daerah ini memiliki tolok-ukur yang digunakan untuk menilai kinerja pelayanan publik. Dalam hubungan dengan penyelenggaraan pelayanan masyarakat, pelaksanaan urusan wajib dan pilihan berupa penyediaan pelayanan dasar kepada masyarakat sesuai SPM sebagai alat ukur yang ditetapkan pemerintah, mutlak diperlukan. 

Soal dukungan penerapan SPM, Buyung memaparkan,   pada tahun 2013 AIPD AusAID melalui LPPM-UB telah mendampingi di Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu, Kabupaten Lombok Utara dan Kabupaten Lombok Barat untuk penyusunan profil data dan pembiayaan pencapaian standar pelayanan minimal sesuai bidang SPM masing-masing.  

Untuk melihat perkembangan penerapan dan pencapaian kinerja SPM yang telah dicapai pada tahun 2013, diperlukan supervisi oleh Tim Supervisi Provinsi. Selama pendampingan, tim akan menelaah sejauhmana bidang-bidang SPM dilaksanakan. Menelaah apakah profil kinerja SPM semua bidang SPM tahun 2013 telah dilaporkan kepada Tim SPM Provinsi NTB.

Selain itu, katanya, mereka memastikan perlunya  komitmen dan evaluasi bersama antara pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten.

   

Narasumber dari LPPM-UB Malang,  Chumaidi, yang memfasilitasi pertemuan pada hari pertama,  mengarahkan peserta untuk menganalisis masalah dan merumuskan rekomendasi bagi percepatan penerapan SPM 15 bidang pada masing-masing SKPD pengampu. 

Sejumlah kendala yang dihadapi antara lain perlunya sinkronisasi SPM ke dalam dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra, Renja SKPD dan DPA), belum adanya peraturan Bupati  yang mendorong percepatan 15 bidang  SPM di Kabupaten Bima. 

Kendala lain yang dihadapi dalam penerapan SPM di Kabupaten Bima, katanya,  adalah kelemahan  koordinasi SKPD pengampu bidang SPM dengan kementerian/lembaga terkait. Kelemahan  komitmen sebagian pimpinan SKPD terhadap pentingnya percepatan penerapan SPM dan ketepatan waktu pelaporan. “Disamping belum jelasnya SKPD yang menangani SPM bidangnya perumahan rakyat,” katanya dalam pernyataan pers seperti dikutip Kabag Humas dan Protokol Setda, Drs. Aris Gunawan, Selasa.

Peserta    Supervisi  selanjutnya mengajukan beberapa rekomendasi seperti perlu sinkronisasi SPM dalam dokumen perencanaan, pentingnya koordinasi antar- SKPD, pelaporan tepat waktu dan perlunya kejelasan SKPD yang menangani  bidang perumahan. (BM)