KM Parapi: Rapat Koordinasi
Pembahasan Program Kerja Tahunan/Annual Work Plan dihelat di ruangan rapat
Bappeda, Sabtu (22/3) lalu. Rapat menghadirkan SKPD mitra kerjanya di Kabupaten
Bima. Tujuannya untuk memantapkan dukungan program Australian
Indonesia Partnership for Decentralisation (AIPD) di Kabupaten Bima.
Kepala Bappeda, Ir. Indra Jaya, mengungkapkan, telah berupaya membenahi kekurangan institusi. Penguatan SDM aparatur perlu dilakukan agar pelayanan bisa sesuai standar. Disamping itu, masalah ketersediaan data memadai amat diperlukan. SKPD diimbau segera menyajikan data dan informasi yang dibutuhkan masyarakat.
“Benahi data agar ada data yang objektif dan bisa dipertanggungjawabkan,” ujar Indra katanya seperti dikutip Kabag Humas dan Protokol Setda, Drs. Aris Gunawan, dalam pernyataan pers, Sabtu lalu.
Asisten Program Direktur AIPD NTB, Anja Kusuma, dalam penyampaiannya mengemukakan, pelaksanaan program dan kegiatan AIPD di tingkat daerah dikoordinir oleh tim pengelola program (Program Management Committee/PMC) Kabupaten Bima.
Menurutnya, fokus AIPD adalah pada tataran implementasi Desentralisasi yang ditujukan bagi peningkatan kualitas pelayanan publik oleh pemerintah melalui peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, kelembagaan, dan aspek lainnya.
Dalam
kurun waktu 2011 hingga 2015 mendatang, katanya, masih ada 14 bulan waktu
yang ditempuh untuk implementasi yang dilaksanakan melalui dua pola yang
dikelola oleh mitra (LPPM UB, Pattiro, JPIP) maupun yang dikelola oleh
AIPD.Dalam konteks ini, lanjut Anja, dukungan pada bidang penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM) bisa menjadi salahsatu fokus dukungan AIPD ke depan. PMC akan melakukannya review untuk melihat efektivitas kegiatan dan dukungan kepada mitra.
Dikatakannya, aspek penganggaran akan tetap menjadi fokus dukungan AIPD di kabupaten Bima, hal ini berangkat dari kondisi Kabupaten Bima dimana pola serapan anggaran daerah menumpuk pada akhir tahun. (BM)
Posting Komentar