Kegiatan ini kerjasama AIPD
Australia dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Universitas Brawijaya (LPPM UB) Malang untuk mendukung peningkatan kapasitas
SDM pengelola barang milik pemerintah melalui pendampingan penatausahaan
aset.
Sekretaris Daerah Kabupaten Bima,
Drs. HM. Taufik, HAK, M.Si, mengatakan pemerintah yang baik tergantung sungguh
pada aparatur, oleh karena itu peserta pendampingan diminta memahami,
menghayati, dan mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama Bimbingan Teknis. Masalah
aset terkait dengan fungsi manajemen dan saat ini belum maksimal ditangani.
Pada prinsipnya, bila mau baik maka
harus menangani aset. Untuk keperluan ini maka Pemkab Bima tengah merekonsiliasi
aset. Itulah sebab pentingnya pencatatan dan penilaian aset di kecamatan,
karena bila aset telah ditangani maka pengaturannya akan mudah.
Katanya, pada era desentralisasi,
penguatan kapasitas sumberdaya manusia (SDM) yang memahami pengelolaan keuangan
amat diperlukan. “Artinya aspek SDM akan tetap menjadi prioritas,” katanya
seperti dikutip
Kabag Humas dan Protokol Setda, Drs.
Aris Gunawan, Selasa.
Menanggapi kurangnya SDM pengelola
barang milik daerah di SKPD, Sekda
mengatakan, secara bertahap jumlah sarjana Akuntansi akan diupayakan
formasi penerimaan lebih banyak.
Sekda menambahkan, aset adalah milik
negara, bukan milik pribadi karenanya harus dicatat dan dirawat. Kepada para
pegawai yang diberi wewenang mengelola barang dsi kecamatan agar serius menyimak materi yang disampaikan narasumber. “Terkait
dengan ikhtiar ini pula ke depan pemerintah daerah masih tetap membutuhkan
dukungan dan fasilitasi AIPD,” pinta Sekda.
Fasilitator Kabupaten (DF) AIPD Bima
Umar, SH, dalam paparannya mengatakan, pada tahun 2012 orientasi
dukungan AIPD diarahkan pada level Sekretariat Daerah dan SKPD, namun
pada tahun 2014, ada sedikit perubahan dukungan pada level nasional
dan fokus dukungan akan diarahkan pada tingkat kecamatan dan
kegiatan ini secara khusus mengundang jajaran UPT Dinas Dikpora dan Kesehatan.
Peserta adalah pengelola barang yang berasal dari 5
Puskesmas, 3 SMA, 3 SMP, 3 SDN dan masing-masing 2 peserta dari Dinas Dikpora
dan Dikes.
Dukungan bagi pengelolaan aset amat
penting karena sebagian besar aset Pemda berada di tingkat kecamatan. Beberapa
hal penting yang seyogyanya menjadi pertimbangan antara lain, dukungan konkrit
SDM.
Disamping kendala kurangnya dukungan
perangkat kerja yang memadai bagi pengelolaan aset. Karena itu, ada
beberapa hal penting yang seyogyanya menjadi pertimbangan antara lain dukungan
kongkrit SDM pengelola barang milik pemerintah.
Dikatakannya, mengacu pada hasil
audit BPK, satu di antara aspek yang harus dibenahi adalah masalah keuangan
yang disebabkan minimnya SDM yang berkompeten pada sebagian besar SKPD. Saat
ini hanya ada lima sarjana Akuntansi dari 35 SKPD, sedangkan pengelolaan
keuangan terkait dengan sistem pelaporan yang mengacu pada standar
akuntansi.
Ada beberapa tawaran aplikasi yang
bisa digunakan dalam pengelolaan barang sesuai ketentuan BPK. Hal Ini masukan
yang bisa diadopsi oleh Pemerintah Daerah. (BM)
Posting Komentar