KM Parapi: Pertemuan perdana
(Kick Off Meeting) Program Percepatan Sanitasi Pemkab Bima
dihelat di aula kantor Pemkab Bima, Sabtu (10/5) lalu. Pertemuan itu difasilitasi Y-Consultacy, merupakan wujud komitmen
Pemerintah Kerajaan Belanda terhadap
pentingnya penataan sanitasi dan kesehatan lingkungan di Kabupaten Bima.
Kepala Bappeda, Ir. Indra Jaya, mengatakan pembangunan sanitasi
merupakan salahsatu misi yang harus dicapai oleh Pemerintah Indonesia sesuai
Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
tahun 2010-2014 yang difokuskan pada Percepatan Pembangunan Sanitasi
Permukiman (PPSP). Upaya mewujudkan sanitasi yang
baik, memerlukan peranserta seluruh pemangku kepentingan yang terkait
secara langsung dan tidak langsung dalam menanganinya baik pada aras nasional,
provinsi maupun Kabupaten/Kota.
Sesuai harapan tersebut,
Pemkab Bima melalui Bappeda terus
mendukung dan mendorong penyusunan suatu perencanaan pembangunan sanitasi yang
komprehensif dan terkoordinasi, serta terencana untuk seluruh wilayah dengan
prioritas yang terukur, tanggap kebutuhan, berdasarkan kondisi aktual dengan
melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
Indra mengaku dalam
implementasinya masih sering dijumpai bahwa aspek-aspek pembangunan
sanitasi yang meliputi pengelolaan limbah cair, pengelolaan persampahan,
pengelolaan drainase dan penyediaan air bersih belum maksimal. Disamping
itu, mendorong masyarakat melaksanakan Pola Hidup Bersih dan Sehat
(PHBS) masih memerlukan fasilitasi dan dukungan agar dapat terintegrasi.
Untuk mewujudkan hal ini,
pemerintah daerah telah merumuskan visi pembangunan sanitasi yaitu “Terpenuhinya
Kebutuhan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) Masyarakat Kabupaten Bima
Tahun 2015”. Visi ini selanjutnya dijabarkan dalam sejumlah misi. Yaitu meningkatkan akses masyarakat terhadap
air minum, menyediakan dan meningkatkan sarana dan prasarana sanitasi Kabupaten
sesuai standar dalam arti luas meliputi drainase, persampahan, dan air limbah.
“Saya berharap pertemuan ini dapat menelaah, membahas, dan merumuskan
strategi terbaik pengelolaan sanitasi yang mencerminkan kebutuhan para pemangku
kepentingan di daerah ini serta selaras dengan kebijakan sanitasi di Kabupaten
Bima,” katanya seperti dikutip Bagian Humas dan Protokol Setda dalam pernyataan
pers, Minggu sore.
Project Manager Integrated Total
Sanitation Foreas Sumbawa Y-Consultacy, Roy Timmer, memaparkan tugas utama
Y-Consultacy adalah untuk membantu Kelompok Kerja (Pokja) AMPL/Pokja Sanitasi
dalam upaya meningkatkan kinerja Pokja. Dalam pelaksanaanya akan
mengimplementasikan pilot project pada skala kecil untuk memberi contoh bagaimana
agar sanitasi dapat diatasi.
Diakui Roy, kerjasama dalam
penanganan masalah Sanitasi di Kabupaten Bima merupakan rangkaian kegiatan
Y-Consultacy yang kedua se-Pulau Sumbawa setelah sebelumnya bekerja sama dengan
Pemerintah Kota Bima November 2013-Januari 2014.
“Untuk Kabupaten Bima kami akan
membutuhkan waktu kurang lebih 2 tahun mulai dari awal Maret 2014 sampai tahun
2016 mendatang dan pada tahun yang sama juga Y-Consultacy akan bekerjasama
dengan Pemerintah Kabupaten Dompu,” katanya.
Selanjutnya, kata Roy, bersama
masing-masing Pokja akan melakukan kampanye publik dengan cara study tour ke
kota lain di Indonesia untuk mengetahui sejauhmana keberhasilan penanganan
sekaligus mencari solusi satinasi, drainase, limbah, dan persampahan.
Kegiatan selanjutnya diisi
pemaparan Ketua Pokja AMPL Kabupaten Bima, Amar Makruf, SH, soal masalah utama
sanitasi di Kabupaten Bima. Dikatakannya, sanitasi sebagai salahsatu aspek
pembangunan memiliki fungsi penting dalam menunjang tingkat kesejahteraan
masyarakat, karena berkaitan dengan kesehatan, pola hidup, kondisi lingkungan
permukiman serta kenyamanan dalam kehidupan sehari-hari.
Sampai saat ini, katanya, sanitasi di
Kabupaten Bima masih belum ditangani maksimal, sehingga dampak buruk yang
diakibatkan berpengaruh pada penurunan citra kabupaten sebagai tujuan wisata,
tujuan investasi, maupun menurunnya kesejahteraan masyarakat secara umum.
Katanya, untuk memberikan solusi terhadap masalah
tersebut, telah dilakukan upaya di antaranya identifikasi masalah dan strategi yang akan
ditempuh untuk mengatasinya. Pada subsektor air limbah misalnya, permasalahan
yang muncul adalah kurangnya perhatian dan sosialisasi regulasi, kajian, data
dan informasi, rendahnya kesadaran masyarakat dan terbatasnya kemampuan ekonomi
yang berakibat terbatasnya akses masyarakat pada sarana kesehatan sesuai
standar.
Aspek lainnya yang menjadi
masalah adalah kurang tertatanya sarana pembuangan, tidak
adanya standarisasi, tidak adanya instalasi penampungan dan pengolahan limbah
yang berwawasan lingkungan.
Amar mengaku demikian halnya pada
subsektor persampahan yang masih menghadapi permasalahan. Antara lain belum
adanya rencana rencana induk (master plan), belum dimanfaatkannya tempat
pemrosesan akhir persampahan dan belum adanya unit kerja pemerintah daerah yang
secara khusus menangani persampahan.
“Sama halnya subsektor drainase
yang juga belum memiliki rencana induk, rendahnya pemeliharaan dan saluran
drainase yang umumnya tidak berfungsi,” katanya.
Untuk mengatasi sejumlah permasalahan
sanitasi ini, telah dirumuskan strategi pembangunan sanitasi di Kabupaten Bima
yang mencakup rencana induk, infrastruktur kesehatan, instalasi pengolahan
dan penyediaan sarana pendukung dan pembentukan kelembagaan, sistem informasi
dan pemantauan dan pengevaluasian. (BM)
Posting Komentar