Kapasitas Pengelola Irigasi Diperkuat

KM Parapi: Penguatan  kapasitas program WISMP 2 merupakan forum penguatan kelembagaan  kapasitas Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum, dan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Bima. Sekaligus penyamaan persepsi  untuk keberlanjutan Rencana Pengembangan Pengelolaan Irigasi (RP2I).

Forum  mengadakan pelatihan bagi para pejabat dari beberapa instansi teknis pengelola irigasi di aula Bappeda Kabupaten Bima, Selasa (6/5) lalu. 

Ketua panitia pelaksana, yang juga Kasubid Perumahan dan Prasarana Wilayah Bappeda Kabupaten Bima,  Hasanuddin, ST, mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi antarpelaku dan dalam mendukung pelaksanaan WISMP 2 sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing SKPD.

Disamping itu,  katanya, untuk mewujudkan pengembangan dan pengelolaan irigasi agar  lebih efektif, terintregrasi, dan sesuai dengan ketersediaan dana serta menyejahterakan masyarakat petani.

Pelatihan  diikuti 20 peserta dan   dibekali materi kedudukan Rencana Pengembangan Pengelolaan Irigasi dalam Kebijakan Dan Perencanaan Pembangunan Daerah Bakti Husawa (WISMP2-Regional NTB), tahapan dan Metode Penyusunan RP2I oleh Konsultan WISMP2, Kebijakan Pembangunan daerah dalam Bidang Irigasi  oleh Sekretaris Bappeda Kabupaten Bima, H. Fahrudin, S.Sos, M.AP.

Katanya,  tema kegiatan adalah pembangunan penguatan ekonomi berbasis pertanian yang didukung  kualitas SDM dan pembangunan infrastruktur.  Untuk mewujudkan visi ini, maka beberapa arahan pembangunan bidang pertanian tanaman pangan terkait irigasi.

“Antara lain menambah  luas lahan sawah beririgasi teknis, menghindari konversi lahan pertanian beririgasi teknis untuk kegiatan lain dan memelihara dan meningkatkan kualitas prasarana pengairan,” kata  Fahrudin seperti dikutip Kabag Humas dan  Protokol
Setda, Drs. Aris Gunawan, dalam pernyataan pers, Kamis.

Kepala Bappeda Kabupaten Bima,  Ir. Indra Jaya,  memaparkan penguatan kapasitas aparatur perencanaan dalam koordinasi implementasi RP2I  perlu dibangun secara kolektif.  Upaya ini penting untuk bisa melakukan telaah dan pemahaman yang lebih arif menuju fungsionalisasi kelembagaan pengelolaan irigasi, baik pada tataran kelembagaan pemerintah maupun non-pemerintah, yang lebih memadai bagi penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi dalam pengelolaan irigasi. (BM)