KM Parapi: Pendapatan Kabupaten Bima tahun 2015 diproyeksikan meningkat 14,29
persen atau Rp162 miliar lebih dari Rp1,137 triliun. Peningkatan pendapatan itu
bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan dan lain yang
sah.
Hal itu disampaikan Bupati Bima, Drs H Syafruddin HM Nur MPd, saat rapat paripurna DPRD Kabupaten Bima
dengan agenda penyampaian Bupati Bima atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA)
Proyeksi Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Rabu (25/6) lalu.
Dikatakannya, PAD tahun 2015 diperkirakan akan menurun 5,19 persen
dari Rp106 miliar. Dana perimbangan diproyeksi akan naik 14,67 persen dari
Rp894 miliar menjadi Rp1,025 triliun. Terdapat sejumlah keberhasilan, seperti
angka kemiskinan mulai menurun. Untuk itu upaya peningkatan kesejahteraan akan
terus dilakukan.
Dijelaskannya, kondisi perekonomian Kabupaten Bima diperkirakan
masih akan naik. Hal itu didorong tingginya tingkat konsumsi rumah-tangga, pemerintah, dan investasi
swasta. Pada 2014 angka pertumbuhan ekonomi 5,67 persen dan 2015 diperkirakan
menjadi 6,11 persen.
Beberapa pembangunan yang akan didorong adalah pemindahan ibukota
Kabupaten Bima, perguruan tinggi Politeknik Bima untuk peningkatan sumberdaya
manusia.
Bagaimana proyeksi belanja tahun 2015? Untuk belanja tidak
langsung Rp804 miliar dari sebelumnya Rp717 miliar. Dari jumlah itu belanja
pegawai mencapai Rp734 miliar, belanja hibah Rp27 miliar, Bansos Rp6,5 miliar,
belanja tidak terduga Rp5 miliar, serta belanja bagi hasil Rp31 miliar.
Pada Belanja langsung jumlahnya diproyeksi Rp504 miliar. Dari
jumlah itu belum dijelaskan menganai berapa proyeksi untuk belanja pegawai,
balanja barang dan jasa, serta belanja modal. Pada tahun 2014 sendiri belanja
pegawai dari belanja langsung senilai Rp56 miliar, belanja barang dan jasa
Rp167 miliar serta belanja modal Rp231 miliar.
Proyeksi sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) tahun anggaran
sebelumnya Rp17 miliar dan penerimaan kembali pinjaman Rp40 juta. Untuk
penyertaan modal investasi senilai Rp3,9 miliar.
Proyeksi urusan pendidikan tahun 2015 senilai Rp527 miliar, kesehatan
Rp165 miliar, dimana Rp27 miliar untuk RSUD. Bidang pekerjaan umum senilai
RP134 miliar, Bappeda Rp9,9 miliar. Ketahanan pangan dari sebelumnya Rp14
miliar menjadi 17 miliar. Pertanian dari Rp35 miliar menjadi Rp38 miliar,
dimana untuk Dinas Pertenian Tanaman Pangan Rp19 miliar dari Rp17 miliar, Dinas
Perkebunan dari Rp6 miliar menjadi Rp7 miliar, Dinas Peternakan dari Rp11
miliar menjadi Rp12 miliar. (BA)
Posting Komentar