KM Parapi:
Kegiatan Penguatan Kapasitas Tim
Pengarusutamaan Gender (PUG) Kabupaten Bima dihelat di di aula Hotel Mutmainnah,
Kamis dan diikuti 30 peserta. Tujuan untuk pembangunan berperspektif gender.
Kepala Bappeda Kabupaten Bima, Ir
Indra Jaya, mengatakan salahsatu strategi pembangunan nasional adalah
pengarusutamaan gender. Perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG)
merupakan satu pendekatan analis kebijakan. Program dan kegiatan untuk
mengetahui perbedaan kondisi, permasalahan, aspirasi dan kebutuhan perempuan.
“Beberapa hal yang perlu menjadi
perhatian dalam implementasi perencanaan dan penganggaran responsif gender di
Kabupaten Bima,” ujarnya seperti dikutip Kabag Humas dan Protokol Setda, M
Chandra Kusuma, AP, Kamis (26/6).
Kata Indra, dokumen perecanaan dan
penganggaran (Renstra SKPD, RENJA dan RKA) sudah mengidentifikasi dan memetakan
kelompok sasaran yang responsif gender. Disamping itu, perlu komitmen dan
evaluasi bersama dari pemerintah daerah untuk melakukan perencanaan dan
penganggaran yang responsif gender.
Hal lainnya, kata mantan Kadis
Peternakan ini, perlu peningkatan pengetahuan dan pemahaman yang sama terkait
perencanaan dan penganggaran responsif gender dalam rangka pengarusutamaan
gender di Kabupaten Bima.
Pada kesempatan tersebut, sejumlah
materi disajikan oleh Konsultan Individu (KI) dari Pusat Penelitian dan
Pengembangan Gender (P3G) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
(LPPM) Univ Sebelas Maret Surakarta Drs D Priyo Sudibyo, MSi. Peserta diberikan
materi terkait strategi integrasi gender dan topik lainnya yang relevan.
Narasumber lainnya, Kepala BPPKB
Kabupaten Bima Drs Muzakkir, MSc, memaparkan topik “Kebijakan dan Implementasi
PUG di Kabupaten Bima”. Dia menguraikan, masalah peran perempuan dalam segala
aspek kehidupan bisa dibagi secara kultural dan struktural. “Posisi secara
kultural dan struktural ini memudahkan kita menempatkan secara proporsional,
sehingga tidak keliru dan serta merta menyerap nilai yang bertentangan dengan
kultur,” ujarnya.
Dalam konteks ini, kata dia,
perempuan di Bima tidak bisa disamakan dengan di luar, harus ada kearifan lokal
secara kultural untuk menyikapinya. Secara kelembagaan, menurut Muzakkir, PUG
di Kabupaten Bima sudah memiliki konsep jelas, terbukti ada beberapa prestasi
yang diraih kaum perempuan.
Peserta adalah dari SKPD teknis
yaitu BPPKB, PU, BPMDes, Dinas Dikpora, Dinas Kesehatan, Disduk Capil, Dinas
Koperasi dan UMKM, Dinas Perindag, RSUD, KP2T, Bagian Hukum, Administrasi
Perekonomian, Administrasi Kesra dan Kementerian Agama Kabupaten Bima. (BA)
Posting Komentar