Peran Ganda Raja dan Sultan Dikritik

KM Parapi: Sejarawan Universitas Indonesia (UI), Profesor Anhar Gonggong, menyorot peran Raja dan Sultan. Kesan selama ini yang muncul ke permukaan, Raja dan Sultan di Nusantara acap memainkan peran ganda. Bersenjatakan simbol kebesaran sebagai kaum bangsawan untuk merebut kekuasaan pemerintahan dan simpati masyarakat.

Kritikan disampaikannya di Bima saat menghadiri seminar dalam rangkaian acara Festival Keraton Nusantara IX.

Anhar menilai, peran ganda ini sangat merugikan Raja dan Sultan itu sendiri sebagai manifesto sejarah peradaban bangsa. Mestinya, Raja maupun mantan Raja tidak boleh masih merasa menjadi penguasa lain dalam konteks Negara Republik Indonesia.  

Peran Raja seharusnya dalam tataran sosial dan budaya. Kalau Raja atau Sultan mau bermain politik bisa saja, tetapi dalam konteks sebagai warga Negara Indonesia, tidak sebagai Sultan. “Sebabnya, tidak menutup kemungkinan, Raja atau Sultan disetujui rakyatnya sebagai Bupati atau menjadi Gubernur,” katanya.

    Anhar pun menilai, dalam hal pengaruh pada kehidupan bermasyarakat, bisa saja ada masyarakat lain dari kalangan bawah yang memiliki   pengaruh lebih dari raja, sultan maupun keturunannya. Untuk itu,   bila ingin mengambil peranan dalam panggung politik jangan memakai simbol kebangsawanan.

Hal yang bisa dilakukan dalam kerangka Negara Republik, katanya, bisa berkarya melalui tulisan, seperti menulis buku. Sumbernya adalah sumber-sumber sejarah dan budaya sendiri, bukan malah memberikannya kepada orang asing. (BA)