Riset Pembentukan Forum Kemitraan, Rampung

KM Parapi: Setelah proses penelaahan selama sepuluh hari, Tim Kajian Cepat (Rapid Appraisal) pembentukan Forum Kemitraan Pemangku Kepentingan (FKPK)  yang beranggotakan 10 orang lintas SKPD, berhasil merampungkan tugasnya.  Gambaran final  kajian itu dipaparkan dalam  Workshop Hasil Kajian yang difasilitasi oleh Konsultan Individual, Agusdin, Selasa (10/12) lalu di Hotel Mutmainnah Kota Bima.  Kegiatan itu menghadirkan responden dan SKPD yang diwawancarai. 

 

District Facilitator AIPD Australia, Umar, SH,  mengemukakan workshop merupakan  tahap terakhir dari seluruh rangkaian kegiatan yang menelaah  kendala dan masalah yang dihadapi pemangku kepentingan dalam mendorong percepatan pelayanan publik. Alasan dibalik dukungan AIPD bagi pembentukan FKPK  adalah karena setelah dua tahun AIPD bekerja mendorong percepatan pelayanan publik, masih ada beberapa hal mendasar yang menjadikan tersendat.     

Apa saja? Pertama, tidak  ada alur komunikasi yang terjalin rapi antara pimpinan SKPD  terkait untuk menyelaraskan program. Padahal, semuanya  mengarah ke arah perbaikan pelayanan publik.     

Kedua,  melalui inisiasi ini, ada keinginan untuk membuat skema sistematis dalam rangka percepatan pembentukan forum, bila peserta workshop merekomendasikan perlunya pendirian forum.       

Ketiga, kata Umar,  Survai Tim pembentukan FKPK telah menelaah  apasaja masalah yang dihadapi. “Mudah-mudahan ada beberapa rekomendasi bagi keberlanjutan forum dan AIPD berkomitmen untuk mendukung bila forum dibentuk termasuk penguatan yang diperlukan,” katanya.

Ke depan, komunikasi lintas sektoral yang mengarah ke pemecahan masalah segera efektif. Fokus forum ke depan adalah bagaimana perbaikan layanan dasar, pendidikan, dan kesehatan. “Ini yang menjadi landasan riset sederhana ini,” ujar Umar.

 Ketua Tim Pengkajian, Amar Makruf, SH, saat itu memaparkan hasil wawancara. Katanya, selama ini  kendala yang muncul selama ini sejumlah forum adalah kurang responsif, partisipatif, dan akomodatif. Disamping itu, pengelolaannya  belum  berbasis Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Masalah lain yang terjadi adalah aspek penganggaran yang tidak sesuai  dan tidak tepat sasaran, tidak transparan, kurang koordinasi,  keterbatasan akses penyampaian informasi  kepada masyarakat  dan kelemahana pengawasan. 

“Di sisi pengelolaan data dan hasil-hasil laporan pemantauan sering tidak ditindaklanjuti,” bebernya.

Saat sesi diskusi, beberapa peserta menyampaikan usulan dan saran soal wacana pembentukan forum. Anggota DPRD Kabupaten Bima, Hj. Mulyati, mendukung rencana itu, paling tidak untuk mendorong transparansi anggaran . 

 Hal senada dinyatakan Husain, ST,  dari  LSM Lumbung. Katanya, perlu disepakati apakah nanti kedudukan forum ada dalam sistem birokrasi  atau tidak. Disamping itu, pendanaannya harus jelas.  “Kita tetap membutuhkan dana untuk banyak hal. Kepemimpinan sebaiknya dari unsur pemerintahan, disamping sekretariat dan gerakannya  harus jelas,” ujarnya.  

Utusan Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Bima mengemukakan forum harus memerjuangkan kepentingan perempuan dan  harus difasilitasi oleh Pemerintah Daerah. 

Dari dunia usaha, Ir. Jafar Yusuf, mengusulkan agar mengaktifkan kembali forum yang sudah ada. Contohnya ada LSM KAWAL pimpinan F. Tiaida yang peduli terhadap pelayanan publik.    

Jafar melanjutkan, soal pemantauan,  Bappeda pun mengevaluasi,  memfokuskan pada  dokumen perencanaan agar sesuai prosedur. Aspek perencanaan harus konsisten dengan penganggaran.

Soal status forum yang akan dibentuk, menjadi perhatian Umar, SH (AIPD). “rang yang nanti terlibat harus mampu menyampaikan data dan informasi secara utuh. Bupati membutuhkan orang yang menyampaikan dengan data secara benar tentang apa yang  terjadi pada beberapa SKPD,” sarannya.   

Perwakilan DPD KNPI Kabupaten Bima, Dr. Rusli Karim, mengatakan,  forum terbentuk karena ada keprihatinan terhadap pelayanan publik. Selama ini lembaga yang ada lebih bersifat tunggal, FKPK agak plural dan memiliki keistimewaan karena keanggotaannya yang bersifat lintas profesi.

Rusli menambahkan, lembaga ini masih perlu dibentuk asal implementasinya efektif. Soal dana, akan menjadi masalah, tetapi yang terpenting adalah mengatur pola pembiayaan. Dia mengingatkan forum tidak akan bisa efektif bila ada konflik internal. 

Konsultan Individu AIPD, Agusdin, mengemukakan, di Kabupaten Bima  forum atau apapun namanya nanti telah ditanggapi positif kehadirannya. Tugas berat selanjutnya adalah bagaimana mewujudkan aktualisasi sesuai niat awal dengan merancang format forum yang dapat mengakomodasi pihak-pihak kunci. (BM)