Bupati: Kepala SKPD kurang Serius

KM Parapi: Ini harapan  Bupati Bima, Drs. H. Syafrudin HM. Nur, M.Pd, kepada  Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Katanya, setiap tahun penyerapan anggaran menjadi sorotan dan perhatian khusus tim UKP4. Dia mengapresiasi  AIPD  yang terus mendukung peningkatan kinerja Pemerintah Daerah.

Bupati menjelaskan, penyebab keterlambatan Kabupaten Bima dalam pelaporan penyerapan anggaran adalah karena realisasi anggaran yang menumpuk pada akhir tahun. Kepala SKPD kurang serius mengawasi program yang sudah jelas alokasinya dalam APBD.

“Inilah yang menjadi kendala pelaporan ke pemerintah provinsi dan pusat,” ujar Bupati saat pemantapan Tim Evaluasi Percepatan Penyerapan Anggaran (TEPPA), Senin (5/5), lalu di aula Hotel Mutmainah Kota Bima. 

     

Meskipun Bupati sudah menerbitkan   edaran pada tanggal 18 Januari 2014,   katanya, tetapi masih belum ada beberapa langkah maju SKPD dalam pembelanjaan barang dan jasa.

“Saya ingin ketertinggalan ini menjadi evaluasi dan pimpinan SKPD dan harus memahami pembelanjaan barang dan jasa,” harapnya seperti dikutip Kabag Humas dan  Protokol
Setda, Drs. Aris Gunawan, dalam pernyataan pers, Kamis.

Oleh karena itu,  katanya, perlu langkah cerdas dan langkah maju dari Kepala SKPD dan pelaksanaan anggaran pada 

seluruh unit kerja harus  efektif. 

Untuk mendorong penyerapan anggaran tepat waktu, Pemerintah Kabupaten Bima atas dukungan AIPD Australia dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Brawijaya mengadakan pemantapan Tim Evaluasi Percepatan Penyerapan Anggaran (TEPPA). 

Pemantapan ini didasari kendala yang dihadapi SKPD dalam melaporkan penyerapan anggarannya secara tepat waktu dan akuntabel. Melalui   kegiatan itu  koordinasi dan evaluasi pengawasan dan penyerapan anggaran Kabupaten Bima dapat lebih dioptimalkan. 

District Fasilitator AIPD Kabupaten Bima, Umar, SH, mengatakan, pertemuan ini  cukup strategis  untuk menentukan langkah pemantauan dan penyerapan anggaran.   Untuk Kabupaten Bima,  progres yang dicapai dalam penerapan SPM berdasarkan evaluasi  pelaksanaan anggaran tahun  2013 mencapai 72,4 persen SKPD pengampu sudah bisa mengisi komponen yang diminta SPM. 

Ditilik pada hasil evaluasi, dari aspek kuantitas sudah melebihi target,  namun masih ada kendala pada aspek kualitas. Ke depan perlu lebih didorong terutama pada sektor pendidikan dan kesehatan.

Demikian halnya dalam bidang pelayanan informasi publik,  Kabupaten Bima mendapatkan prestasi yang membanggakan dengan meraih dua kategori terbaik.

Katanya, pengelolaan keuangan daerah juga tetap menjadi fokus dukungan AIPD,  menghadapi audit pengelolaan aset dan keuangan yang akan dilakukan BPK, pada tahun 2013 selisih neraca mencapai Rp102 miliar dan setelah dilakukan rekonsiliasi data,  selisih tersebut tinggal Rp8 miliar dan cenderung menurun. 

Dengan evaluasi secara menyeluruh ini, mudah-mudahan SKPD ke depan dapat membuat rencana penggunaan keuangan  secara baik.

“Dukungan lainnya yang diberikan AIPD di Kabupaten Bima, pada  pertengahan tahun 2014,  AIPD mulai fokus memfasilitasi sektor pelayanan dasar  pendidikan dan kesehatan melalui pendampingan pada level sekolah dan Puskesmas untuk meningkatkan kapasitas SDM pada kedua sektor tersebut,” kata Umar. 

Konsultan Individu,  H. Syahdan, SH,   menguraikan,  pada  tingkat provinsi, sekarang Gubernur bisa melihat perkembangan anggaran secara online setiap hari dalam satu monitor.  Untuk menjamin penyerapan anggaran tepat waktu,  maka pimpinan SKPD harus memahami siklus anggaran dan memahami anggaran ditetapkan. (BM)